JAKARTA, QUARTAL.ID – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan terus dipacu hingga ke tingkat pusat.
Langkah ini ditunjukkan oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri (Wamen) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Helvi Yuni Moraza, di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (22/6).
Dalam misi memperjuangkan kemajuan pelaku usaha lokal ini, Gubernur Zainal turut menggandeng Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, S.H.
Di hadapan Wamen UMKM, Gubernur memaparkan bahwa sektor UMKM di Kaltara saat ini telah tumbuh pesat mencapai 51.840 unit usaha dan mampu menyumbang 5,51 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah per tahun.
Namun, laju perkembangan ini masih membentur sejumlah tantangan klasik, mulai dari masalah daya saing, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, minimnya hilirisasi, hingga infrastruktur pendukung yang belum memadai.
“Kami telah memetakan beberapa isu strategis yang membutuhkan intervensi dan dukungan bersama, agar sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kaltara ini mampu naik kelas dan berkembang jauh lebih cepat,” tegas Gubernur Zainal.
Pemprov Kaltara secara resmi mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM RI untuk mendanai sembilan program prioritas di daerah. Sembilan program strategis tersebut meliputi Sertifikasi Halal, Pelatihan Kewirausahaan, Business Matching dengan Lembaga Keuangan, Bantuan Alat Produksi, Fasilitasi Pendamping UMKM, Pembangunan Plaza UMKM, Fasilitasi Promosi, Penguatan Rumah Kemasan, serta Fasilitasi Galeri Dekranasda.
Jika usulan ini terealisasi, Pemprov Kaltara memproyeksikan perputaran aktivitas ekonomi baru daerah yang bernilai fantastis, yakni mencapai Rp102 miliar per tahun. Selain itu, program ini ditargetkan mampu menyerap hingga 1.000 lapangan kerja baru, melahirkan 50 produk ekspor, menerbitkan 240 sertifikasi halal serta 200 kekayaan intelektual (KI) baru, sekaligus mendorong 1.000 UMKM bertransformasi masuk ke ekosistem pasar modern dan digital.
Demi memuluskan rencana besar ini, Pemprov Kaltara menyatakan siap dengan menyiapkan berbagai komitmen pendukung. Mulai dari penguatan regulasi, penyediaan basis data UMKM yang akurat, kesiapan operasional bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di Hutan Kota Bundahayati yang diplot khusus untuk lokasi pembangunan Plaza UMKM.
Bak gayung bersambut, paparan Pemprov Kaltara mendapat respons yang sangat positif dari Wamen UMKM RI, Helvi Yuni Moraza. Sebagai bentuk keseriusan dan tindak lanjut dari pertemuan ini, Kementerian UMKM dijadwalkan akan langsung melakukan kunjungan kerja ke Kaltara pada bulan Juli mendatang untuk meninjau kesiapan di lapangan. (Advertorial)
