TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Tabuhan gong Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menandai dimulainya pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Kaltara, Selasa (9/6/2026).
Momentum yang berlangsung di Tanjung Selor ini disaksikan langsung oleh Kepala BPS Kaltara, Dr. Mustaqim, SST., S.E., M.Si., Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, serta perwakilan pelaku usaha dan sejumlah petugas sensus yang siap bergerak menyisir data di lapangan.
Agenda nasional sepuluh tahunan ini menjadi instrumen bagi Badan Pusat Statistik (BPS) memotret struktur ekonomi wilayah secara akurat, mulai dari sektor mikro hingga korporasi besar. Data berkualitas yang dihasilkan dari SE2026 ini nantinya akan menjadi fondasi fundamental sekaligus landasan utama (baseline data) merumuskan kebijakan pembangunan makro ekonomi daerah.
“Kawasan kita memiliki proyeksi ekonomi luar biasa melalui kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning–Mangkupadi. Melalui instrumen SE2026, kita akan memotret secara nyata struktur ekonomi daerah, dinamika dunia usaha termasuk UMKM, laju ekonomi digital, hingga implementasi ekonomi lingkungan,” ujar Gubernur.
Sebagai wujud dukungan penuh, Gubernur telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Kalimantan Utara Nomor 009/2026/DKISP tentang Dukungan dalam Kegiatan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui edaran ini, seluruh jajaran birokrasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga RT/RW, serta para pelaku usaha diinstruksikan untuk ikut menyukseskan dan menjaga kelancaran pendataan lapangan. Gubernur mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak ragu memberikan data.
“Seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Kaltara tidak perlu ragu, karena data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan murni hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” tegasnya.
661 Petugas Sisir Daerah Terluar dan Perbatasan
Kepala BPS Provinsi Kaltara, Dr. Mustaqim, SST., S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi tertinggi atas komitmen nyata jajaran Pemprov Kaltara. Ia mengemukakan bahwa SE2026 di Kaltara merupakan agenda yang sangat spesial sekaligus menjadi kompas penunjuk arah kebijakan ekonomi 10 tahun ke depan.
Untuk menyisir seluruh entitas ekonomi di 5 kabupaten/kota, BPS Kaltara menerjunkan sebanyak 661 petugas lapangan. Seluruh petugas dikontrak selama 2,5 bulan, terhitung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Seluruh keluarga dan pelaku usaha di wilayah Kaltara akan didatangi langsung oleh petugas kami yang dilengkapi identitas resmi. Tidak terkecuali wilayah-wilayah terluar di perbatasan NKRI, petugas lapangan BPS tetap akan hadir melakukan pendataan,” kata Mustaqim.
Tantangan Geografis dan Cluster Usaha Digital
BPS Kaltara mengakui tantangan berat yang membentang di lapangan tidaklah mudah. Karakteristik usaha di Kaltara sangat beragam, mulai dari maraknya aktivitas perdagangan digital (online) yang tidak memiliki gerai fisik, usaha musiman, hingga kompleksnya birokrasi pendataan di kawasan industri.
Selain itu, faktor geografis turut menghadirkan kendala tersendiri. Beberapa wilayah pedalaman dan pelosok di Kabupaten Malinau, Bulungan, dan Nunukan diketahui memiliki akses transportasi yang sulit ditembus serta keterbatasan jaringan komunikasi (blank spot).
Guna mengantisipasi hal ini, BPS menerapkan rentang kendali pengawasan ekstra ketat agar implementasi konsep di lapangan tetap terjaga kualitasnya.
Pencanangan ini dirangkaikan dengan pembacaan Deklarasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kaltara. Ada 5 poin utama yang dideklarasikan bersama oleh para pemangku kepentingan ekonomi di Kaltara yakni menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan pelaksanaan SE2026 sebagai upaya strategis menyediakan data ekonomi yang berkualitas, akurat, dan terpercaya bagi pembangunan bangsa.
Selanjutnya, seluruh pihak berkomitmen aktif sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam mendukung seluruh tahapan pelaksanaan sensus ekonomi. Di samping itu, para pemangku kepentingan juga berikrar untuk bekerja secara profesional serta menjunjung tinggi kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Koordinasi dan kolaborasi antar-elemen ekonomi juga akan terus diperkuat sembari mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung jalannya pendataan.
Melalui komitmen kolektif ini, diyakini dapat terwujud data yang berkualitas sebagai pondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kaltara. (Advertorial)
