QUARTAL.ID – Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Suriansyah, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Kaltara Tahun 2024 dengan tema “Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Menuju Kalimantan Utara Semakin Terdepan”. Rakor ini dilaksanakan di Tanjung Selor, Senin (8/7/2024).
Suriansyah menggarisbawahi pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus menjadi prioritas dan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien.
Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKM), rakor ini menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Iwan Herniawan, selaku Sekretaris Utama (Setama) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, menyampaikan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, selain produk UMKM, menjadi prioritas utama.
“Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transaksi melalui katalog elektronik. Setiap OPD perlu mengajak para pelaku usaha, baik langganan maupun baru, untuk bergabung dengan katalog elektronik,” jelas Iwan.
Senada dengan Iwan, Suriansyah menyampaikan tiga poin penting yang diinstruksikan kepada kepala daerah terkait pengadaan barang/jasa:
- Menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah pada mal pelayanan publik daerah.
- Mendorong percepatan produk UMKM di masing-masing daerah untuk tayang dalam katalog lokal atau daring.
- Memerintahkan OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau produk daring tersebut.
“Saya harap seluruh elemen pemerintah provinsi Kaltara hingga jenjang kabupaten/kota mampu menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan dapat berperan aktif mewujudkan misi pembangunan nasional,” tegas Suriansyah.
Suriansyah juga menyerahkan piagam penghargaan terkait Indeks Kematangan UKPBJ level 3 Pro Aktif kepada perwakilan Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Rakor ini dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI, Hermawan, Direktur Advokasi Pemerintahan Daerah LKPP RI, R. Fendy Dharma Saputra, para kepala perangkat daerah, dan kepala UKPBJ se-Kaltara. *dkispkaltara
Advertorial
