YOGYAKARTA, QUARTAL.ID – Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan di wilayahnya melalui penguatan tata kelola desa.
Gagasan ini diperkuat dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan hijau langsung ke dalam dokumen perencanaan daerah hingga tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Syarwani dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bertema “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung” yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa (12/5/2026).
Syarwani menjelaskan bahwa bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan, menjaga kelestarian alam tidak boleh mengorbankan ekonomi warga, begitu pula sebaliknya.
“Bagi kami di Bulungan, menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dua agenda yang harus berjalan bersama. Pendekatan SIGAP membantu desa menyusun perencanaan yang lebih kuat, sekaligus mendukung kebijakan daerah seperti pembangunan hijau dan perhutanan sosial,” ujar Syarwani di hadapan para pemangku kepentingan.
Langkah konkret yang telah diambil adalah mendorong internalisasi pembangunan hijau ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RPJM Desa Hijau. Hingga saat ini, pendekatan Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP) telah diimplementasikan di 18 desa di Bulungan dengan target perluasan mencapai 74 desa.
Syarwani menilai pendampingan berbasis komunitas ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mensinergikan program-program strategis dengan kebutuhan rill di lapangan.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, menekankan pentingnya pendampingan di tingkat tapak untuk menekan angka perusakan hutan.
“Pemerintah daerah juga didampingi untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung pengelolaan kawasan berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan keanekaragaman hayati,” sebut Suhuk.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti pentingnya edukasi melalui Akademi Kampung SIGAP (AKS). Menurutnya, AKS adalah ruang belajar bersama yang mempertemukan pengalaman dan praktik baik agar lahir kepemimpinan kampung yang lebih adaptif dan kolaboratif.
Dukungan terhadap inisiatif lokal ini juga datang dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Kaltara dan Kaltim merupakan bentuk ideal dari perhutanan sosial.
“Akses kelola hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat. Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Catur.
Di sisi lain, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi, mengingatkan bahwa praktik di desa-desa Kalimantan ini merupakan bukti nyata keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
Ia menilai bahwa ketika desa diperkuat dan pemerintah daerah memberi ruang, desa mampu menjadi motor pembangunan hijau yang sesungguhnya.
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, Nugroho Setijo Nagoro, menambahkan bahwa kehadiran layanan dasar dan infrastruktur memadai tetap menjadi kunci agar potensi sumber daya alam desa dapat dikelola secara optimal oleh masyarakat.
Menutup rangkaian pemaparan, Direktur Program Terestrial YKAN, Ruslandi, berharap praktik baik ini tidak berhenti sebagai inisiatif lokal semata, melainkan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.
Senada dengan itu, Wakil Rektor UGM Arie Sujito menegaskan bahwa kunci keberlanjutan program ini terletak pada pelibatan warga sebagai subjek utama. “Pembangunan bukan hanya soal indikator, tetapi juga proses sosial. Ketika masyarakat dilibatkan sebagai pelaku utama, perubahan ekologis dan sosial bisa berjalan bersamaan,” pungkas Arie. (advertorial)
