NUNUKAN, QUARTAL.ID – Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, bersama Sekretaris Komisi II, Ramsah, melakukan kunjungan lapangan ke Pasar Tani Alun-Alun Kota Nunukan untuk memastikan aktivitas perdagangan tetap berjalan normal pasca-keputusan penundaan relokasi, Minggu (10/5/2026).
Kehadiran para wakil rakyat ini disambut emosional oleh ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merasa aspirasinya terselamatkan setelah rencana pemindahan ke kawasan Tanah Merah resmi ditangguhkan.
Andi Fajrul Syam menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis sebelumnya, guna mengevaluasi kondisi rill di lapangan sebelum pemerintah daerah merampungkan kajian menyeluruh.
“Kunjungan ini penting untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mengevaluasi berbagai hal yang masih perlu dibenahi di Pasar Tani,” ujar Andi Fajrul di sela-sela menyapa pedagang dan pengunjung.
Suasana di pasar terasa hangat saat para pedagang kuliner secara sukarela menyuguhkan dagangan mereka sebagai bentuk rasa syukur atas pembatalan rencana relokasi yang dinilai tergesa-gesa tersebut. Para pedagang mengaku lega karena keputusan DPRD dianggap berpihak pada nasib rakyat kecil yang menggantungkan hidup di kawasan alun-alun.
Meski demikian, pihak DPRD tetap memberikan catatan tegas terkait penataan, terutama bagi pedagang ayam potong dan ikan basah yang tetap diarahkan untuk berpindah ke pasar resmi demi menjaga kebersihan fasilitas umum.
Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah, menambahkan bahwa pemantauan ini juga bertujuan untuk memetakan kekurangan fasilitas di Pasar Tani agar dapat dibenahi tanpa harus mengorbankan mata pencaharian pedagang.
“Dari kunjungan ini kita melihat apa saja yang masih kurang untuk dilakukan perbaikan. Kami memastikan penataan tetap berjalan namun tidak dengan cara yang merugikan pedagang kecil,” jelas Ramsah menanggapi masih adanya beberapa pedagang ayam yang belum tersosialisasi terkait aturan zonasi pasar.
Harapan besar juga disampaikan oleh Koordinator Pengurus Pasar Tani, Abd. Kadir, yang menginginkan agar hasil mediasi bersama DPRD menjadi titik balik lahirnya kebijakan penataan kota yang lebih inklusif.
Ia berharap pemerintah daerah ke depan dapat melahirkan solusi yang menyeimbangkan antara estetika kota dan keberlangsungan ekonomi kerakyatan. Kunjungan ini menegaskan peran DPRD sebagai pengawas kebijakan sekaligus jembatan aspirasi agar setiap langkah pemerintah tetap berpijak pada keadilan sosial. (advertorial)
