QUARTAL.ID – Bupati Bulungan Syarwani didampingi Ketua DPRD Bulungan Riyanto, dan Rektor Universitas Kalimantan Utara (Unikaltara) Didi Adriansyah menjadi narasumber dalam program “Kepala Daerah Menyapa” pada Selasa (3/6/2025).
Mengusung topik “100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bulungan”, keguatan ini mengupas tuntas capaian dan arah pembangunan di Kabupaten Bulungan.
Bupati Syarwani menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Kilat Bilung tidak terlalu terpaku pada metrik 100 hari kerja. Mereka lebih memprioritaskan jalannya pemerintahan dan optimalisasi program pembangunan.
“Kalaupun ada capaian dari pandangan publik terkait kinerja 100 hari, itu mungkin menjadi bagian dari koreksi, pendapat, serta saran terkait jalannya pemerintahan dan program pembangunan di Bulungan,” ujar Bupati Syarwani.
Syarwani menyatakan komitmennya bersama Wakil Bupati serta jajaran perangkat daerah untuk mengoptimalkan berbagai program pembangunan. Hal ini selaras dengan visi misi Bulungan tahun 2024-2029 dengan tema besar keberlanjutan, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Komitmen kita bersama Pak Wakil Bupati, dalam merumuskan program pembangunan Kabupaten Bulungan hari ini, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga spirit membangun Bulungan hari ini adalah spirit inklusif (terbuka), bukan eksklusif,” terangnya.
Bupati juga mengungkapkan, dari 15 program prioritas sebelumnya, dua program telah mengalami perbaikan dan berhasil dilaksanakan, salah satunya adalah penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bulungan.
Terkait penilaian kinerja 100 hari, Bupati Syarwani sepenuhnya menyerahkan kepada publik untuk melakukan penilaian sejak dirinya dilantik bersama wakil bupati pada 20 Februari 2025 lalu.
Secara garis besar, program pembangunan Bulungan saat ini mengusung keberlanjutan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Visi besar “Menjadikan Bulungan Unggul Melalui Pembangunan Hijau Berkelanjutan” dijabarkan dalam lima misi utama, meliputi sektor pangan, Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan layanan dasar, kinerja pemerintahan, dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.
“Konsen Pemda Bulungan berkaitan dengan pangan sangat kuat, dengan visi besarnya menjadikan Bulungan lumbung pangan Kaltara termasuk menopang kebutuhan pangan IKN dan nasional secara umum,” tegas Syarwani.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Bulungan Riyanto menilai bahwa 100 hari pemerintahan Syarwani-Kilat belum dapat dijadikan tolak ukur, namun kinerja pemerintahan sudah sangat responsif terhadap isu-isu strategis sesuai visi dan misinya.
“Kita melihat dalam kinerja 100 hari program pembangunan strategis daerah sudah berjalan meskipun belum maksimal,” terang Riyanto.
Senada, Rektor Universitas Kalimantan Utara Dr. Didi Adriansyah menambahkan bahwa rentang waktu 3 bulan 10 hari atau 100 hari kerja terlalu dini untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Terutama karena RPJMD Bulungan masih dalam tahap penyusunan, yang akan memuat semua program prioritas untuk mencapai visi misi pembangunan lima tahun ke depan.
Selain itu, di tengah ruang fiskal (keuangan) yang sempit dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda untuk menjalankan apa yang telah direncanakan.
“Secara objektif kita bisa menilai bidang pertanian paling ‘ngegas’ (paling cepat pertumbuhannya) selama 100 hari pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan,” kata Dr. Didi.
Apalagi dengan adanya program pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional, dengan salah satu lokusnya berada di Kabupaten Bulungan. “Program pemerintah pusat ini bagaikan gayung bersambut dengan visi misi Bulungan untuk ketahanan pangan. Tahun ini Bulungan mendapat program optimalisasi lahan (Oplah) sekitar 4.100 hektare dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia,” imbuhnya.
Dr. Didi juga menyoroti peran aktif anak muda dalam program pembangunan daerah, terutama program Madya (Muda Berdaya, Muda Berkarya), yang dinilai cukup memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan sektor pertanian, khususnya di wilayah Sajau Hilir.
“Kebijakan yang mengarah pada 15 program prioritas sudah on the track (di jalur yang benar). Namun untuk infrastruktur tentu tidak bisa tiba-tiba dibangun, tentu ada proses dan rentetan mekanisme yang harus dilalui,” pungkasnya. (*/adv)
Quartal
