TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memulai langkah transformatif dalam pengelolaan aset daerah dan efisiensi anggaran. Mulai tahun ini (2026), Pemprov Kaltara menghentikan pengadaan kendaraan dinas konvensional dan beralih ke skema sewa kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) yang jauh lebih ekonomis dan ramah lingkungan.
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menekan belanja modal (capital expenditure) sekaligus mendukung target nasional Net Zero Emission.
Alih-alih melakukan pembelian unit secara langsung, Pemprov Kaltara menggandeng pihak ketiga dalam penyediaan armada operasional. Untuk tahap awal, Gubernur Zainal telah menggunakan unit Chery J6T Pro IWD dengan estimasi nilai pasar sekitar Rp550 juta hingga Rp600 juta per unit.
“Mulai tahun ini tidak ada lagi pengadaan kendaraan. Kita beralih ke skema sewa dari pihak ketiga. Ini jauh lebih efisien bagi kas daerah,” ujar Gubernur.
Skema ini diproyeksikan akan diperluas ke seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara bertahap, sehingga Pemprov tidak lagi dibebani biaya perawatan jangka panjang dan depresiasi aset.
Gubernur mematok target 4 tahun menuju bebas emisi. Langkah ini menurutnya bagian dari peta jalan (roadmap) transisi energi Kaltara. Gubernur menargetkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, seluruh armada dinas Pemprov Kaltara sudah sepenuhnya beralih dari energi fosil ke listrik.
Momentum ini diselaraskan dengan proyek strategis pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kaltara.
“Target kami adalah full transisi dalam empat tahun ke depan, bertepatan dengan selesainya pembangunan PLTA. Kita ingin menciptakan ekosistem hijau yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” tambahnya.
Selain keunggulan fitur voice command dan teknologi pintar yang meningkatkan efisiensi operasional pimpinan, kendaraan listrik ini menawarkan jarak tempuh hingga 500 kilometer dalam sekali pengisian daya.
Guna mendukung ekosistem ini, Pemprov Kaltara berkolaborasi dengan PLN telah menyiapkan infrastruktur pengisian daya yakni 1 unit SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) telah beroperasi di Kantor Gubernur dan 1 unit tambahan segera dipasang di rumah jabatan gubernur.
Ke depan, Pemprov Kaltara akan memperkuat kolaborasi dengan PT PLN (Persero) untuk memperluas jaringan SPKLU di titik-titik strategis. Langkah ini diharapkan menjadi stimulus bagi sektor swasta dan masyarakat untuk ikut beralih ke kendaraan listrik, sekaligus memperkuat posisi Kaltara sebagai pionir provinsi hijau di Indonesia. (*)
Penulis: Quartal
Editor: Quartal
