TARAKAN, QUARTAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen penuh mengawal kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di tengah ketatnya ruang fiskal daerah.
Menanggapi catatan krusial hasil monitoring dan evaluasi (monev) Komisi IV DPRD Kaltara di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan, Kamis (9/7/2026), langsung merumuskan sejumlah langkah taktis penanganan.
Kunjungan kerja legislatif tersebut memetakan tiga tantangan utama yang saat ini dihadapi rumah sakit milik pemprov tersebut, yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) spesifik seperti dokter spesialis konsultan, kendala sarana prasarana (sarpras) vital, serta tekanan anggaran akibat menyusutnya kemampuan fiskal daerah.
Salah satu poin krusial yang diakselerasi pemprov adalah mandeknya proyek pembangunan bunker yang sedianya disiapkan untuk menampung alat kesehatan (alkes) berbasis teknologi nuklir bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengingatkan bahwa bantuan alkes nuklir tersebut tidak bisa dikirim dari pusat jika fisik bangunan bunkernya belum siap, padahal anggaran lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah tersedia.
Mengingat batas akhir kontrak dengan pihak ketiga ditetapkan maksimal pada 22 Juli 2026, Pemprov Kaltara melalui dinas terkait bersama Badan Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) tengah menjajaki mekanisme e-Katalog. Pendekatan ini diambil sebagai solusi kilat demi memangkas birokrasi lelang konvensional dan mengejar tenggat waktu yang kian mepet.
Selain urusan infrastruktur, kerumitan sistem rujukan online melalui JKN Mobile yang kerap dikeluhkan pasien mandiri juga menjadi perhatian serius. Pemprov Kaltara mendukung penuh dorongan legislatif agar BPJS Kesehatan melahirkan regulasi yang lebih fleksibel serta menempatkan personel administrasinya secara stasioner di area Unit Gawat Darurat (UGD).
“Kami berharap BPJS menempatkan stafnya di UGD agar begitu ada pasien datang, bisa langsung diputuskan apakah ini dijamin BPJS atau tidak. Jangan sampai dokter yang harusnya fokus melayani medis, malah disibukkan dengan urusan administratif,” tegas Supa’ad.
Guna menyelaraskan regulasi ini, dalam waktu dekat akan digelar pertemuan bersama antara pemprov, manajemen rumah sakit, dan BPJS Kesehatan. Sinkronisasi ini juga akan membahas optimalisasi Puskesmas 24 jam, seperti Puskesmas Karang Rejo, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurai penumpukan pasien di rumah sakit rujukan.
Terkait kendala teknis fasilitas CT Scan RSUD Jusuf SK yang saat ini sedang mengalami gangguan (trouble), pihak manajemen memastikan teknisi ahli dijadwalkan tiba minggu depan untuk melakukan perbaikan, meskipun biaya perawatan alat canggih tersebut memakan anggaran yang tidak sedikit.
DPRD Kaltara tidak menampik bahwa optimalisasi fasilitas kesehatan ini sangat terdampak oleh kondisi keuangan daerah. Belanja APBD Provinsi Kaltara tahun ini merosot tajam sekitar Rp700 hingga Rp800 miliar akibat dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, termasuk adanya penahanan Dana Bagi Hasil (DBH).
”Problem utamanya memang anggaran, menyusul SDM dan sarpras. Ruang fiskal kita sangat sempit karena adanya ‘tsunami TKD’. Dampaknya, alokasi APBD untuk rumah sakit saat ini praktis hanya difokuskan untuk gaji pegawai, insentif dokter spesialis, serta biaya operasional dasar seperti listrik dan air. Selebihnya, rumah sakit harus mengandalkan pendapatan BLUD dan bantuan Kemenkes,” tutur Supa’ad.
Menyikapi keterbatasan ini, DPRD Kaltara memastikan tidak akan tinggal diam dan terus memaksimalkan koordinasi dengan Kemenkes serta mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar pelayanan medis dasar kepada masyarakat Bumi Benuanta tidak boleh mengendur sedikit pun. (Advertorial)
