TARAKAN, QUARTAL.ID – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) amenuai apresiasi positif dari pihak legislatif. Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata atas konsistensi dan komitmen tinggi jajaran eksekutif dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang sehat dan akuntabel.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, usai menghadiri prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) di Tarakan, Senin (25/5/2026).
Menurut Riyanto, keberhasilan menyabet opini tertinggi dari BPK secara berturut-turut menjadi indikator sahih bahwa sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan anggaran di Bumi Tenguyun telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Capaian ini tentu patut diapresiasi karena menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan. Ini bukan hal mudah dan membutuhkan konsistensi,” ujar Riyanto.
Meski demikian, politisi daerah ini mengingatkan agar predikat WTP tidak sekadar dipandang sebagai prestasi di atas kertas atau pajangan administratif belaka. Sebaliknya, raihan tersebut harus dijadikan pemantik serta energi baru untuk mendongkrak kualitas kinerja birokrasi secara menyeluruh, terutama pada sektor pelayanan publik.
“Harapannya, tantangan ke depan bukan hanya soal mempertahankan opini WTP saja, melainkan bagaimana kita terus melakukan pembenahan total pada sistem pemerintahan. Yang paling esensial adalah tata kelola terus diperbaiki dan dampak positifnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” imbuhnya.
Di sisi lain, Riyanto menggarisbawahi bahwa kesuksesan fiskal ini juga merefleksikan kuatnya jalinan sinergi dan kemitraan strategis antara Pemkab Bulungan dan DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran (budgeting).
Parlemen berkomitmen akan memperketat fungsi kontrol tersebut guna memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar mengalir untuk program-program yang produktif, pro-rakyat, dan berdaya guna tinggi.
“Fungsi pengawasan dewan tentu akan terus diperkuat dan dipertajam. Kita harus pastikan bersama agar pemanfaatan anggaran daerah ke depan berjalan semakin efektif, transparan, serta tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Bulungan,” pungkas Riyanto tegas. (Advertorial)
