TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, melakukan pertemuan strategis dengan jajaran Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional (Hubint) Panglima TNI di Tanjung Selor, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam menyinergikan data lapangan demi mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat pertahanan di beranda depan NKRI.
Tim Staf Ahli Panglima TNI yang dipimpin oleh Marsma TNI Soegeng Ryady hadir untuk membedah dinamika pembangunan di perbatasan Kaltara yang memiliki panjang garis batas darat mencapai 1.038 kilometer.
Dalam pemaparannya, Ingkong Ala menekankan pentingnya menggeser paradigma pembangunan perbatasan. Ia menawarkan “Teori Kemakmuran” (Prosperity Theory) sebagai pendamping pendekatan keamanan (Security Approach).
“Antara pertumbuhan ekonomi dan kekuatan pertahanan harus berjalan berbanding lurus. Jika ekonomi masyarakat perbatasan kuat dan makmur, mereka akan memiliki posisi tawar yang kokoh untuk menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan negara,” ujar Ingkong Ala.
Berdasarkan data “Kondisi Jalan Perbatasan Kaltara 2026”, saat ini terdapat 970,70 kilometer jalur akses perbatasan. Pemprov Kaltara kini tengah berupaya keras menuntaskan hambatan teknis, yakni pembangunan jembatan utama di jalur Apau Kayan menuju Data Dian, serta jembatan Semamu dan Binuang di ruas Malinau-Krayan agar mobilitas warga tetap lancar di segala cuaca.
Tak hanya itu, Pemprov Kaltara mengusulkan opsi jangka panjang berupa pembentukan sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB), seperti Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan Sebatik. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Kaltara memproyeksikan kebutuhan anggaran terintegrasi dari pusat sebesar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun.
Merespons paparan tersebut, pihak Mabes TNI memberikan sinyal positif. Tim Staf Ahli Panglima TNI menyatakan akan membawa kompilasi data ini ke tingkat perumusan kebijakan makro di pusat.
TNI menyoroti pentingnya pengembangan moda transportasi massal, seperti kereta api, untuk efisiensi logistik. Selain itu, pembangunan ruas jalan yang memadai juga menjadi prioritas guna menunjang mobilitas alutsista TNI.
“Kami berkomitmen mengawal kolaborasi strategis ini, termasuk pengamanan proyek strategis nasional seperti PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan serta penyiapan lumbung ketahanan pangan di perbatasan,” ungkap perwakilan tim Staf Ahli Panglima TNI.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang selaras dengan regulasi lingkungan hidup, sekaligus menjamin keamanan energi dan kedaulatan wilayah di Kaltara. (Advertorial)
