TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menindaklanjuti dan mengawal ketat komitmen penyedia jasa layanan telekomunikasi guna membenahi kualitas jaringan internet dan telekomunikasi, khususnya di Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kaltara.
Langkah pengawalan ini merupakan komitmen berkelanjutan pasca-Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I bersama Gerakan Masyarakat Bulungan (GEMA Bulungan), DPD KNPI Kaltara, perangkat pemerintah daerah, serta jajaran manajemen PT Telkom Indonesia, Telkomsel, dan Telkom Infrastruktur (Infranexia) di Gedung DPRD Kaltara, baru-baru ini.
Dalam forum RDP tersebut, perwakilan masyarakat menyuarakan keluhan terkait kualitas jaringan telekomunikasi di Tanjung Selor – ibu kota provinsi Kaltara – yang dinilai belum optimal.
Kondisi fluktuasi sinyal ini dirasakan berdampak langsung pada kelancaran pelayanan publik pemerintahan, efektivitas belajar-mengajar, aktivitas layanan kesehatan, hingga pertumbuhan pelaku usaha dan ekonomi digital.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, ST, menegaskan bahwa ketersediaan jaringan telekomunikasi yang andal dan stabil di ibu kota provinsi merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya sangat mendesak dan tidak bisa ditawar.
“Tanjung Selor ini adalah pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi Kaltara. Sangat ironis jika kualitas jaringannya masih sering mengganggu aktivitas warga dan pelayanan publik. Karena itu, hasil RDP kemarin menjadi dasar kuat bagi kami di Komisi I untuk terus menagih dan mengawal realisasi janji perbaikan dari pihak Telkom dan Telkomsel,” tegas Alimuddin.
Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi I DPRD Kaltara bersama seluruh pihak yang hadir telah menyepakati rekomendasi konkret. PT Telkom Indonesia dan PT Telkomsel diminta segera mengambil langkah cepat meliputi peningkatan kapasitas jaringan, penambahan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS), peremajaan perangkat, serta perluasan jangkauan kabel fiber optik di area-area yang masih mengalami keterbatasan sinyal (blank spot).
Alimuddin menambahkan, Komisi I akan menjadwalkan pengawasan secara berkala untuk memastikan komitmen penambahan kapasitas infrastruktur telekomunikasi tersebut benar-benar direalisasikan di lapangan oleh pihak penyedia jasa.
Melalui langkah pengawalan intensif ini, DPRD Kaltara berharap krisis jaringan di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya dapat segera teratasi, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan internet yang cepat, merata, dan berkualitas demi mendukung kemajuan ekonomi digital. (Advertorial)
