TARAKAN, QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemuda Muhammadiyah memperkuat sinergi dalam rangka mencetak sumber daya manusia (SDM) berdaya saing serta memperketat tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan.
Komitmen bersama ini ditegaskan saat Pembukaan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) I Pemuda Muhammadiyah Kaltara yang dirangkaikan dengan Dialog Literasi Hukum dan Diklatsar KOKAM di Kota Tarakan, Kamis (30/7/2026).
Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., sebelumnya sudah menyambut langsung kedatangan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, S.Pd., M.I.Kom di Tarakan.
Kehadiran Wamen P2MI menurut Gubernur sebagai wujud perhatian Pemerintah Pusat terhadap penguatan kapasitas SDM dan perlindungan hukum bagi warga perbatasan RI-Malaysia.
Gubernur Zainal menegaskan bahwa Kaltara saat ini berada pada fase pembangunan yang sangat menentukan seiring pesatnya investasi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan penguatan konektivitas antarwilayah.
Seluruh lompatan ekonomi tersebut membutuhkan kesiapan generasi muda yang cerdas secara intelektual, adaptif, serta tangguh secara moral dan sosial.
“Pemprov memandang Pemuda Muhammadiyah sebagai mitra strategis pembangunan,” ujarnya.
Di tengah pesatnya investasi dan pembangunan kawasan perbatasan, lanjutnya, dibutuhkan generasi muda unggul, berintegritas, dan siap berkontribusi nyata bagi masyarakat.
Penguatan peran pemuda juga dibuktikan melalui gelaran Diklatsar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM).
Gubernur memberikan apresiasi penyiapan kader KOKAM yang dinilai memiliki disiplin tinggi, kesiapsiagaan bencana, dan kepedulian sosial yang sangat dibutuhkan dalam memperkuat ketahanan sosial di wilayah beranda depan negara.
Selain penguatan organisasi, isu krusial yang dibahas dalam forum tersebut adalah literasi hukum migrasi aman. Mengingat letak geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat kolaborasi bersama Kementerian P2MI, BP3MI, aparat penegak hukum, dan organisasi kepemudaan untuk memastikan prosedur migrasi berlangsung secara legal, aman, dan bermartabat sejak dari pra-keberangkatan hingga kembali ke daerah asal. (Advertorial)
