TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Fraksi PAN-PPP DPRD Kabupaten Bulungan mengawal ketat penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sekaligus mendorong penguatan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil.
Pengawalan ini dilakukan pasca-persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Meski persetujuan resmi fraksi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bulungan belum lama ini, Fraksi PAN-PPP menegaskan bahwa capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dijadikan pemicu untuk menuntaskan seluruh catatan pemeriksaan BPK demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Fraksi PAN-PPP DPRD Bulungan, Ramli, menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik harus berdampak langsung dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Bulungan.
“Fraksi PAN-PPP mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan yang memperoleh WTP sebagai motivasi agar terus meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah. Kami juga mendorong agar seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti hingga tuntas dan dijadikan evaluasi sehingga berdampak nyata pada pelayanan publik,” ujar Ramli, Jumat (24/7/2026).
Selain masalah akuntabilitas anggaran, Fraksi PAN-PPP menekankan pentingnya pemerataan pembangunan untuk mengikis kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Alokasi anggaran diminta memberikan prioritas lebih bagi wilayah terpencil, tertinggal, serta kelompok masyarakat rentan, khususnya pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penerangan jalan.
“Anggaran harus diprioritaskan untuk wilayah terpencil, tertinggal, dan kelompok masyarakat rentan. Program-program juga harus memiliki target, indikator kinerja, dan waktu pelaksanaan yang jelas agar dapat dievaluasi secara berkala,” tegas Ramli.
Guna menopang kemandirian fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan tersebut, Fraksi PAN-PPP mengusulkan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui modernisasi administrasi dan digitalisasi sistem retribusi tanpa memberatkan beban ekonomi warga.
“Fraksi PAN-PPP berharap penguatan administrasi dan digitalisasi dapat meningkatkan PAD tanpa memberatkan masyarakat, sehingga kemandirian fiskal Kabupaten Bulungan dapat terwujud,” pungkanya.
Melalui pengawalan terhadap rekomendasi ini, Fraksi PAN-PPP berharap Pemkab Bulungan mampu merealisasikan program-program strategis secara terukur dan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah demi keadilan pembangunan bagi seluruh warga. (Advertorial)
