TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Bulungan mengawal ketat penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pasca-persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah APBD dikelola secara jujur, tertata, dan taat aturan.
Meski persetujuan resmi fraksi telah diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Bulungan belum lama ini, Fraksi Hanura menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tidak boleh berhenti pada formalitas penyampaian dokumen semata, melainkan harus diimbangi dengan pengawasan pelaksanaan anggaran yang menyeluruh.
Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD Bulungan, Robert Usat, menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tepercaya.
“Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu, kejujuran, bertanggung jawab, dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah,” ujar Robert Usat, Sabtu (25/7/2026).
Robert menambahkan, laporan pertanggungjawaban APBD memiliki fungsi strategis sebagai bahan evaluasi komprehensif untuk mengukur efektivitas serta efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.
“Pelaksanaan APBD harus dilakukan secara tertata, terbuka, dan bertanggung jawab guna menjamin sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan secara optimal serta mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Fraksi Hanura, pembandingan antara realisasi pendapatan dan belanja terhadap target yang telah ditetapkan menjadi indikator penting dalam menilai kondisi kesehatan fiskal daerah serta tingkat ketaatan hukum instansi pemerintah.
“Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” tambah Robert.
Melalui pengawalan berkelanjutan terhadap laporan pertanggungjawaban ini, Fraksi Hanura berharap Pemerintah Kabupaten Bulungan konsisten menjaga integritas tata kelola keuangan daerah demi terciptanya pembangunan yang makin bermutu bagi masyarakat. (Advertorial)
