TARAKAN, QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Kerajaan Negeri Sabah, Malaysia, resmi memperkuat sinergi perdagangan, investasi, dan ketahanan pangan kawasan perbatasan guna mengisi rantai pasok Ibu Kota Nusantara (IKN).
Langkah ini disepakati melalui pembagian peran dalam tiga kelompok kerja (Pokja) utama pada Sidang Ke-28 Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) Tingkat Provinsi Kaltara – Peringkat Negeri Sabah di Kota Tarakan, Rabu (29/7/2026).
Delegasi Negeri Sabah dipimpin oleh Pengerusi JKK Sosek Malindo Negeri Sabah yang juga Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah (Pentadbiran), Datuk Dr. Jamili Nais.
Akselerasi kerja sama ini menjadi bagian dari transformasi Kaltara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan utara Indonesia.
Status Kaltara sebagai beranda depan sekaligus daerah penyangga IKN membuka potensi besar untuk menghubungkan proyek-proyek strategis seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, PLTA Kayan Cascade, serta hilirisasi perikanan dan rumput laut langsung dengan pasar kawasan Negeri Sabah.
Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa forum bilateral ini diposisikan langsung pada eksekusi program konkret yang memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di kedua belah pihak.
“Potensi besar yang kita miliki adalah modal penting untuk mendukung rantai pasok IKN, sekaligus memperkuat daya saing kawasan perbatasan agar tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Zainal Paliwang, Kamis (30/7/2026).
Penguatan kerja sama tersebut dibedah secara mendalam melalui tiga kelompok kerja teknis, yakni Pokja I Bidang Sosial dan Budaya, Pokja II Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan, serta Pokja III Bidang Keselamatan dan Pengurusan Sempadan.
Melalui pembahasan teknis ini, Pemprov Kaltara memprioritaskan kemudahan akses arus barang, penyederhanaan tata kelola perdagangan lintas batas, kemandirian pangan, hingga jaminan keselamatan di sepanjang garis perbatasan negara.
Gubernur Zainal meminta seluruh Perangkat Daerah terkait langsung menjadikan setiap butir kesepakatan Sosek Malindo sebagai acuan penyusunan program kerja yang realistis, terukur, dan memiliki target waktu eksekusi yang jelas.
“Saya berharap pembahasan tidak lagi berhenti pada penyusunan dokumen rekomendasi, tetapi berlanjut pada implementasi, aksi bersama, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya masyarakat di kawasan perbatasan,” tegas Gubernur.
Melalui penguatan integrasi ekonomi kawasan ini, Pemprov Kaltara optimistis mampu memacu pertumbuhan investasi lintas batas, menciptakan lapangan kerja baru, serta menjaga stabilitas wilayah perbatasan RI-Malaysia secara berkelanjutan. (Advertorial)
