TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan mengimbau seluruh lapisan masyarakat serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi lonjakan suhu panas dan fenomena iklim kering yang melanda wilayah Bulungan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bulungan, Mustafah, menegaskan bahwa perubahan iklim dan suhu ekstrem tidak hanya berdampak pada kesehatan warga, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan darat. Menurutnya, kondisi cuaca kering dan terik panas saat ini cukup tinggi sehingga perlu diantisipasi secara serius agar tidak menekan produktivitas dan pendapatan masyarakat bawah.
Mustafah merinci bahwa ancaman iklim kering ini sangat rentan memukul sektor pertanian dan hortikultura akibat penurunan pasokan air irigasi yang berisiko memicu kegagalan panen serta kenaikan harga pangan.
Selain itu, lahan perkebunan kelapa sawit dan tanaman komersial yang mengering meningkatkan potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dapat memusnahkan aset warga. Sektor peternakan dan perikanan darat pun turut terancam akibat tingginya suhu air penangkaran dan minimnya pakan hijau, yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Menanggapi potensi kerugian sosial dan ekonomi tersebut, Komisi II DPRD Bulungan meminta Pemkab Bulungan melalui BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran untuk segera menyiagakan personel serta mendirikan posko siaga Karhutla di titik-titik rawan.
“Patroli pencegahan dan pemantauan titik panas (hotspot) harus ditingkatkan, sembari mengimbau masyarakat dan para petani agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Komisi II juga mendorong Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan untuk turun langsung memetakan wilayah pertanian yang terdampak kekeringan serta menyalurkan bantuan berupa pompa air dan cadangan bibit unggul. Pihak Perumda Air Minum Danum Benuanta turut diminta menjaga stabilitas distribusi air bersih, sedangkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diharapkan terus mengawasi pergerakan harga kebutuhan pokok di pasar.
Mustafah menguraikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan kesadaran mandiri masyarakat merupakan kunci melewati masa iklim ekstrem ini. Pihaknya menegaskan bahwa langkah antisipasi yang cepat tidak hanya mencegah bencana Karhutla dan krisis air, tetapi juga menyelamatkan mata pencaharian dan perekonomian masyarakat Bulungan. (Advertorial)
