TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Fraksi NasDem-PKS DPRD Kabupaten Bulungan mengawal ketat perwujudan keadilan spasial dalam pengalokasian anggaran daerah pasca-persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini dilakukan agar tingginya pertumbuhan ekonomi daerah berbanding lurus dengan pemerataan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Meski persetujuan resmi fraksi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bulungan belum lama ini, Fraksi NasDem-PKS menegaskan bahwa berbagai catatan kritis yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan harus menjadi pijakan utama evaluasi perencanaan anggaran mendatang.
Ketua Fraksi NasDem-PKS DPRD Bulungan, Slamet Widodo, menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk mengukur sejauh mana dampak APBD dirasakan warga di seluruh pelosok wilayah.
“Laporan pertanggungjawaban ini bukan sekadar kewajiban administratif dan konstitusional semata. Momentum ini merupakan ruang evaluasi bersama untuk menakar sejauh mana efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Slamet Widodo, Rabu (29/7/2026).
Fraksi NasDem-PKS menyoroti masih ditemukannya ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan Tanjung Selor Timur, wilayah hulu, hingga kawasan pesisir. Akses infrastruktur dasar seperti jalan antardesa, jembatan, penerangan jalan umum, dermaga tambatan perahu nelayan, serta air bersih dinilai masih membutuhkan alokasi anggaran yang lebih proporsional.
“Pemerintah harus memastikan APBD didesain dengan asas keadilan spasial. Pembangunan jalan antardesa, fasilitas dermaga tambatan perahu nelayan, serta akses air bersih di desa-desa terpencil harus diprioritaskan agar ketimpangan ekonomi antarwilayah tidak semakin melebar,” tegasnya.
Selain masalah infrastruktur, Fraksi NasDem-PKS mendesak Pemkab Bulungan memperkuat sektor ekonomi kerakyatan meliputi UMKM, pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan melalui kepastian sarana produksi hingga stabilisasi harga panen.
Di saat yang sama, alokasi anggaran sektor pendidikan diminta untuk terus menyasar penguatan vokasi serta pelatihan sertifikasi kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) agar tenaga kerja lokal siap bersaing di era industrialisasi.
“Keberpihakan anggaran dan kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat sektor UMKM, pertanian, dan perikanan. Menjaga kedaulatan pangan adalah menjaga kedaulatan daerah,” pungkas Slamet.
Melalui pengawalan terhadap berbagai rekomendasi tersebut, Fraksi NasDem-PKS berharap penyusunan APBD Bulungan pada tahun-tahun mendatang semakin berkeadilan, inklusif, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. (Advertorial)
