QUARTAL.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang krusial. Kegiatan ini fokus mengevaluasi pengawasan data pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 dan menjadi ajang merumuskan strategi pengawasan yang lebih tajam untuk menyambut Pemilu dan Pilkada 2029.

Berlangsung dari 7 hingga 9 September 2025 di Bandung, rakor ini dihadiri seluruh Bawaslu provinsi se-Indonesia untuk memastikan setiap warga negara yang punya hak pilih benar-benar terdaftar dan menghindari masalah administrasi di kemudian hari.

Dalam pertemuan ini, Bawaslu RI menekankan pentingnya konsistensi dan ketelitian dalam mengawasi data pemilih. Ini adalah langkah vital untuk meminimalisasi potensi masalah yang bisa muncul dari data yang tidak akurat.

Bawaslu Kaltara juga turut memaparkan analisis, isu strategis, dan inovasi yang telah dilakukan untuk mengawasi data pemilih di wilayah provinsi perbatasan ini.

Selain itu, juga mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Masyarakat bisa memberikan masukan terkait daftar pemilih, baik melalui posko aduan yang tersedia secara daring maupun luring,” kata Kordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kaltara, Herry Fitrian Armandita dalam keterangan resmi Bawaslu Kaltara diterima di Tanjung Selor, Senin (15/9/2025).

Melalui rakor ini, Bawaslu Kaltara optimistis bisa menyamakan persepsi, memperkuat strategi, dan mengadopsi inovasi pengawasan yang baru untuk diterapkan di daerah. Hasil akhirnya adalah terwujudnya daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif.

Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi Bawaslu daerah untuk menyampaikan kendala di lapangan dan berbagi praktik baik. Diharapkan, sinergi yang terbangun dari rakor ini memperkuat semua tahapan pengawasan data pemilih di seluruh Indonesia. (*)

Quartal