TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Perjuangan mengikis ketertinggalan infrastruktur di wilayah perbatasan terus menjadi prioritas utama lembaga legislatifa.

Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna baru-baru ini, DPRD Provinsi Kaltara menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat setiap butir aspirasi warga agar segera dieksekusi oleh pihak eksekutif.

Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menyatakan bahwa seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan berada di barisan yang sama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat perbatasan, khususnya terkait akses konektivitas di Krayan, Kabupaten Nunukan.

Ia menegaskan, dengar pendapat yang telah berjalan beberapa waktu lalu ini tidak dibiarkan menjadi sekadar dokumen seremonial, melainkan menjadi dasar pergerakan politik anggaran dewan hari ini.

“Seluruh unsur DPRD memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan pembangunan kawasan perbatasan. Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum rapat saja. DPRD akan terus mengawal setiap usulan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” tegas H. Muhammad Nasir.

DPRD Kaltara menilai, pembenahan infrastruktur fisik di Krayan memiliki nilai geopolitik dan ekonomi yang sangat strategis. Ketiadaan akses yang memadai selama ini berdampak langsung pada tingginya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya pelayanan publik bagi warga beranda terdepan NKRI.

Oleh karena itu, lewat fungsi pengawasan yang melekat, DPRD Kaltara terus membangun komunikasi intensif untuk memperkuat sinergi tiga pilar antara daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Langkah ini diambil agar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Krayan, baik dari sektor jalan, jembatan, maupun telekomunikasi, dapat segera terealisasi tanpa penundaan yang berlarut-larut. (Advertorial)