TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan terus berlanjut.
Bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan Anggota DPR RI Dapil Kaltara, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kaltara menggelar audiensi strategis dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) RI di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ) Ditjen Bina Marga ini dihadiri Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua H. Muddain, ST, serta Ketua Komisi III Jufri Budiman, S.Pd. Turut hadir Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, SE., M.Si., dan Anggota DPR RI Dapil Kaltara Hj. Rahmawati Zainal A. Paliwang.
Fokus pembahasan dalam audiensi tersebut adalah percepatan penanganan ruas Jalan Lembudud – Long Layu – Binuang di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. Ruas jalan ini merupakan jalur vital yang menopang mobilitas warga, distribusi bahan pokok, serta akses pelayanan kesehatan dan pendidikan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Dalam diskusi bersama jajaran Ditjen Bina Marga, DPRD dan Pemprov Kaltara menyampaikan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal APBD menjadi tantangan utama untuk menuntaskan pembangunan jalan perbatasan secara mandiri. Untuk itu, dukungan penganggaran dan skema pendanaan dari Pemerintah Pusat menjadi kunci penting.
Sebagai langkah rasional agar pembangunan dapat segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya, pihak DPRD mengusulkan penyesuaian desain teknis. Pembangunan yang semula direncanakan menggunakan konstruksi aspal diusulkan disesuaikan menjadi perkerasan agregat pilihan.
“Langkah ini efektif karena dapat menekan biaya per kilometer, sehingga jangkauan penanganan jalan menjadi lebih panjang dan dapat segera dilalui sepanjang tahun,” kata Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie.
Aspirasi dan usulan teknis tersebut disambut positif oleh Kementerian PU. Pihak KemenPU berkomitmen melakukan evaluasi terhadap desain yang diajukan serta mengkaji alternatif skema pendanaan bersama Kementerian Keuangan agar pengalokasian anggaran dapat segera ditindaklanjuti.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, menegaskan bahwa perbaikan akses transportasi di Krayan Selatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus diperjuangkan secara berkelanjutan.
“Tersedianya akses jalan yang layak tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah perbatasan,” kata Muddain.
Audiensi diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam mengawal rencana pembangunan infrastruktur strategis ini hingga tahap realisasi di lapangan. (Advertorial)
