Rabu, 29 Juli 2026 09:51 WITA

Kawal sengketa lahan di Bunyu Barat, Dewan Minta penyelesaian kengedepankan keadilan

Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Riyanto. IST

Kawal sengketa lahan di Bunyu Barat, Dewan Minta penyelesaian kengedepankan keadilan

Rabu, 29 Juli 2026 09:51 WITA

TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan terus menindaklanjuti dan mengawal ketat proses penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan area Water Injection Plant (WIP) dan Main Gathering Station (MGS) di Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu.

Langkah ini merupakan komitmen berkelanjutan pasca-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Riyanto, bersama jajaran Komisi II DPRD Bulungan di Gedung DPRD Bulungan, Tanjung Selor, baru-baru ini.

Dalam forum RDP tersebut, DPRD Bulungan menghadirkan para pemangku kepentingan, perwakilan perusahaan, serta masyarakat terdampak untuk mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, serta opsi penyelesaian pembebasan lahan yang hingga kini masih memerlukan titik temu.

Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Riyanto, menegaskan bahwa lembaga legislatif berkomitmen penuh menjalankan fungsi fasilitasi guna menjembatani komunikasi antarpihak, sehingga percepatan proyek strategis daerah tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.

“Rapat dengar pendapat ini menjadi ruang komunikasi bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan secara terbuka. Kami berharap setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah, dengan tetap mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan bersama,” ujar Riyanto, Rabu (29/7/2026).

Riyanto menambahkan, proses pembebasan lahan di Desa Bunyu Barat tidak boleh hanya berfokus pada target percepatan pembangunan fisik semata, melainkan wajib memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi warga yang terdampak.

“DPRD Kabupaten Bulungan berkomitmen mengawal proses ini agar berjalan secara transparan dan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Dialog yang konstruktif merupakan kunci untuk menemukan titik temu dalam setiap permasalahan,” tegasnya.

Melalui langkah fasilitasi dan pengawalan yang dilakukan Komisi II DPRD Bulungan, diharapkan seluruh tahapan penyelesaian pembebasan lahan di Desa Bunyu Barat dapat segera tuntas, sehingga pembangunan fasilitas WIP dan MGS dapat berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. (Advertorial)

Jelajahi lebih lanjut tentang topik ini