QUARTAL.ID – Pemerintah Kabupaten Bulungan menunjukkan komitmen kuat terhadap sektor pendidikan dengan terus meningkatkan insentif bagi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai jenjang, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP. Bahkan, dalam lima tahun terakhir, nilai insentif ini tercatat mengalami tren peningkatan yang signifikan.
Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Bulungan setiap tahunnya mengalokasikan anggaran sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku untuk pemberian insentif kepada tenaga pengajar non-PNS. Pada 2025 ini, besaran insentif yang diterima masing-masing pendidik mencapai Rp900 ribu per bulan.
“Kita pastikan insentif tenaga pengajar non-PNS tetap kita berikan, bahkan sudah dianggarkan melalui APBD,” tegas bupati di Tanjung Selor, Kamis (1/5/2025).
Ia menekankan pentingnya akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Bulungan, tanpa terkendala masalah ekonomi.
“Tidak boleh ada anak usia sekolah yang tidak sekolah lantaran persoalan ekonomi,” katanya.
Selain itu, bupati juga memberikan kabar baik bagi tenaga pendidik berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka dipastikan tidak akan dirumahkan dan tetap dapat menjalankan tugas serta menerima tunjangan gaji sambil menunggu jadwal pengangkatan resmi.
“Tenaga PTT yang dinyatakan lolos PPPK, itu saya pastikan tidak ada yang dirumahkan, tetap bisa melaksanakan tugasnya,” jelas bupati.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bulungan, Suparmin Setto, menambahkan bahwa Pemda Bulungan berkomitmen untuk mempertahankan pemberian insentif kepada tenaga pendidik non-PNS sesuai dengan kewenangannya.
“Sesuai arahan bupati, tetap kita berikan insentif, bahkan nilainya dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun ini, kisarannya Rp900 ribu per bulan,” ungkap Suparmin.
Suparmin merinci perkembangan insentif guru non-ASN di Bulungan dalam beberapa tahun terakhir. Melalui APBD Bulungan 2021, besaran insentif tercatat sekitar Rp500 ribu. Angka ini meningkat menjadi Rp600 ribu pada 2022 dan bertahan di angka yang sama pada 2023. Pada 2024, insentif kembali naik menjadi Rp750 ribu, dan pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp900 ribu.
“Insyaallah masih dipertahankan untuk insentif, khususnya guru honor yang terdata melalui komunitas PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia), HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia), diberikan sesuai petunjuk teknis dan aturan yang berlaku,” ujar Suparmin. (*/adv)
