QUARTAL.ID – Klaim yang beredar di media nasional tentang dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebesar Rp4,7 triliun ‘mengendap’ di perbankan dibantah tegas oleh Pemerintah Provinsi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denni Harianto meluruskan kekeliruan data Bank Indonesia yang sempat menjadi perhatian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut.

Denni memastikan, total dana yang benar-benar ada di Kas Daerah (Kasda) Kaltara adalah Rp555,35 miliar, jauh lebih kecil dari angka fantastis yang beredar.

“Yang benar adalah Rp555,35 miliar dan itu ada di kas daerah. Saya senang saja kalau benar Kaltara uangnya segitu, tapi masa saya harus berbohong karena kekeliruan data punya Kaltim kita klaim,” ungkap Denni kepada Quartal.id, Selasa (22/10/2025).

Kekeliruan data ini diduga kuat berasal dari klaim data milik Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang tertukar.

Dana sebesar Rp555,35 miliar di Kasda Kaltara tersebut terperinci dalam tiga instrumen. Yakni Rp222,6 miliar dalam bentuk giro, Rp5,6 miliar dalam bentuk tabungan, dan Rp332,6 miliar dalam bentuk deposito.

APBD Kaltara Memang Masih Rendah

Denni menegaskan pentingnya kejujuran dalam penyampaian data keuangan. Ia mengakui bahwa APBD Kaltara memang masih tergolong rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 29 Tahun 2025, Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Kaltara ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun, dengan total APBD Kaltara 2025 hanya Rp2,9 triliun.

“Kita harus jujur bahwa APBD Kaltara rendah. Semoga dengan kita jujur dengan data yang ada, perhatian pusat ke Kaltara lebih besar lagi,” harapnya.

Pihak BKAD Kaltara juga telah menyampaikan klarifikasi ini secara khusus kepada Kemendagri dan Kemenkeu melalui rapat daring. Pemprov Kaltara berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah demi transparansi dan akuntabilitas. (*)

Quartal