TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi pusat perhatian regional dengan digelarnya Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan yang diawali dengan ‘Welcome Dinner’ di kawasan Tugu Cinta Damai, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada Selasa (14/4) malam, menjadi momentum bagi 19 provinsi di wilayah Timur Indonesia untuk menyatukan visi pembangunan ekonomi inklusif.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rangkaian kegiatan tersebut, wilayah Kasulampua menunjukkan performa ekonomi yang impresif. Pada tahun 2025, wilayah ini berkontribusi sebesar 18,04% terhadap perekonomian nasional, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan satu dekade lalu (2015) yang berada di angka 16,40%.
Meskipun laju pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat sebesar 4,83%—sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya—akselerasi pascapandemi di wilayah ini secara konsisten tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Sektor industri pengolahan (manufaktur) kini telah menjadi kontributor utama pertumbuhan di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua, menandakan bahwa kebijakan hilirisasi sudah berada di jalur yang tepat.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang dalam sambutannya menekankan bahwa kepercayaan menjadi tuan rumah bagi 19 provinsi adalah sebuah amanah besar.
“Pertemuan ini ruang mempererat silaturahmi antar-anak bangsa yang mengemban tanggung jawab perencanaan pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Gubernur Zainal.
“Dari kebersamaan ini, kita harapkan lahir kolaborasi kuat untuk memperkuat pembangunan kawasan Kasulampua dalam bingkai NKRI,” tambahnya.
Hadir secara virtual maupun langsung dalam rangkaian acara ini antara lain Wakil Kepala BPS RI, Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh. Edy Mahmud, S.Si, M.P., Kepala Koordinator Wilayah Bank Indonesia Sulsel Dr. Rizki Ernadi Wimanda, serta sejumlah jajaran Forkopimda dan kepala perangkat daerah se-Kasulampua.
Konreg PDRB 2026 ini mengusung empat tujuan utama yaitu meninjau struktur ekonomi regional pasca-kesepakatan Banjarmasin 2025; mengidentifikasi kedaulatan pangan dan sektor unggulan daerah; merumuskan langkah nyata untuk mendorong pertumbuhan; dan meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah.
Wakil Kepala BPS RI dalam arahannya memberikan catatan kritis mengenai pentingnya kemandirian produksi daerah. Ia mengingatkan bahwa daerah akan lambat berkembang jika hanya mengandalkan konsumsi barang dari luar atau terlalu bergantung pada sektor pemerintahan.
Tema “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” menjadi bahasan utama, di mana pertumbuhan diharapkan tidak hanya mengejar angka, tetapi juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara efektif di provinsi-provinsi seperti Papua dan Sulawesi Tengah yang masih menghadapi tantangan transmisi ekonomi.
Kegiatan ini diikuti oleh 135 peserta dari unsur Pemerintah Pusat, BPS, Bank Indonesia, dan Bappeda se-Kasulampua. Kesuksesan acara ini merupakan buah kolaborasi Pemprov Kaltara dengan berbagai pihak, mulai dari instansi vertikal seperti Kanwil DJPb dan BPS, hingga dukungan sektor privat seperti Bankaltimtara, Mandiri Inti Perkasa, PT PKN, dan berbagai mitra dunia usaha lainnya, serta keterlibatan aktif UMKM lokal.
Provinsi Kaltara optimis bahwa Konreg PDRB 2026 menghasilkan rumusan strategis yang membawa manfaat luas bagi kemajuan kawasan Timur Indonesia. (*)
Editor: Quartal.id
