TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan secara resmi mengeluarkan sejumlah rekomendasi dan catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Melalui fungsi pengawasan legislatif, DPRD mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi mendalam dan pembenahan menyeluruh demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Bumi Tenguyun.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-II Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Senin (11/5/2026). Wakil Ketua DPRD Bulungan, H. Dwi Sugiarto, yang memimpin jalannya evaluasi, menyoroti kinerja beberapa sektor pelayanan dasar yang dinilai belum optimal sepanjang tahun 2025, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan, H. Dwi Sugiarto mengkritisi masih minimnya serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada tahun anggaran 2025. Jajaran legislatif meminta komitmen serius dari instansi terkait agar kendala administratif maupun teknis serupa tidak kembali terulang.
Sementara di bidang kesehatan, DPRD menaruh perhatian besar pada persoalan infrastruktur medis, seperti mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Bunyu serta tertundanya pembangunan Puskesmas Tanah Kuning yang hingga kini masih terkendala status lahan.
“DPRD juga meminta pemerintah daerah memastikan keberadaan tenaga kesehatan di Puskesmas pembantu (pustu) yang ada di desa-desa, serta meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien BPJS di seluruh fasilitas kesehatan daerah,” tegas Dwi Sugiarto saat membacakan poin-poin rekomendasi dewan.
Selain pemenuhan hak dasar masyarakat, sektor infrastruktur konektivitas turut menjadi catatan yang wajib diselesaikan. DPRD mencatat masih adanya sejumlah proyek jalan dan jembatan yang belum rampung pada tahun 2025.
Salah satu yang paling mendesak dan dikeluhkan warga adalah kerusakan parah pada jalan poros Tanjung Palas–Salimbatu. Legislatif mendesak agar jalur tersebut segera diperbaiki karena perannya yang sangat krusial sebagai urat nadi mobilitas warga dan penggerak ekonomi antarwilayah.
Merespons rentetan rekomendasi tegas dari parlemen tersebut, Wakil Bupati Bulungan, Kilat, yang hadir mewakili pemerintah daerah, menyatakan komitmen penuh eksekutif untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan dari DPRD.
Pemerintah daerah sepakat bahwa pengawasan ketat yang dilakukan oleh pihak legislatif merupakan mitra strategis untuk perbaikan pembangunan ke depan.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD hari ini merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat,” demikian Kilat. (advertorial)
