QUARTAL.ID – Badan Pusat Statistis (BPS) mencatat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami inflasi tahunan 1,59 % pada Agustus 2024, sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencapai 105,30, dan meminta Pemda konsisten memperkuat peran TPID.
“Kabupaten Nunukan mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 1,84% dan inflasi terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,64 %,” kata Kepada BPS Kaltara, Mas’ud Rifai di Tanjung Selor, Selasa (3/9/2024).
Kenaikan inflasi terutama disebabkan kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau (2,48%), pakaian dan alas kaki (2,87%), serta perawatan pribadi dan jasa lainnya (4,97%). Sebaliknya, harga perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya turun sebesar 0,33%.
Jika dijabarkan lebih lanjut, 10 komoditas, yaitu beras, emas perhiasan, cabai, dan rokok, memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi secara keseluruhan. Sebaliknya, komoditas seperti ikan kembung, daging ayam, dan telur berkontribusi terhadap deflasi.
Secara bulanan (MoM), provinsi ini mengalami deflasi sebesar 0,19%. Kepala BPS menghubungkan tekanan inflasi dengan kombinasi sejumlah faktor, termasuk gangguan rantai pasokan.
“Masalah rantai pasokan global telah berkontribusi terhadap kenaikan harga komoditas,” ujarnya.
Faktor lain seperti, meningkatnya permintaan domestik, khususnya makanan dan energi, telah memberikan tekanan ke atas pada harga. Selain itu, melemahnya mata uang membuat impor lebih mahal, sehingga memicu inflasi.
Kepala BPS Kaltara pun memberikan beberapa masukan kepada Pemerintah Daerah. Salah satunya, perlunya penguatan koordinasi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Sangat penting juga melakukan pemantauan harga secara berkala dan intensif, terutama pada komoditas yang volatile seperti pangan dan bahan bakar,” tuturnya.
Menurutnya, penyediaan data yang akurat dan tepat waktu juga meningkatkan kualitas dan ketersediaan data inflasi untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan.
“Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang terkait juga jadi faktor penting dalam pengendalian inflasi,” demikian Kepala BPS Kaltara. *
Penulis: Quartal.ID
