TIDENG PALE, QUARTAL – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) menunjukkan respons dan optimistis menghadapi penyesuaian postur fiskal 2026. Meskipun terjadi penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan, Pemkab KTT di bawah kepemimpinan Bupati Ibrahim Ali memastikan komitmen terhadap pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Bupati Ibrahim Ali menjelaskan bahwa meski APBD KTT biasanya berada di rentang Rp 1,1 triliun hingga Rp 1,5 triliun, penyesuaian TKD diperkirakan membuat alokasi anggaran 2026 menjadi sekitar Rp 505 miliar. Alih-alih terpuruk, Pemkab menjadikan momentum ini sebagai dorongan untuk efisiensi dan inovasi belanja.
“Memang ada penyesuaian signifikan, tapi ini adalah tantangan yang harus kita jawab dengan strategi yang cerdas,” ujar Ibrahim Ali baru-baru ini.
“Kami sudah punya gambaran TKD Rp 505 miliar, dan kami siap mengelola anggaran ini dengan fokus dan efisien demi kemajuan Tana Tidung,” tambahnya.
Ibrahim menegaskan bahwa inti dari program pembangunan, yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, tidak akan dikorbankan.
Untuk menyesuaikan postur belanja, Pemkab mengambil langkah proaktif terkait belanja pegawai, khususnya komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Ibrahim Ali menyebut langkah ini sebagai wujud gotong royong aparatur daerah.
“Teman-teman ASN juga Insya Allah ikhlas TPP mereka disesuaikan. Ini adalah bentuk komitmen kolektif. Saya berkomitmen, ketika kondisi fiskal pusat sudah stabil dan dikembalikan, TPP juga akan kami kembalikan ke kondisi normal,” jelasnya, menunjukkan komitmen jangka panjang kepada ASN.
Salah satu kunci optimisme Tana Tidung adalah pertumbuhan kuat di sektor swasta yang kini menjadi penopang ekonomi. Meski perputaran uang APBD dari gaji dan TPP ASN akan menurun dari rata-rata bulanan yang mencapai Rp 21 miliar, sektor riil siap mengambil peran.
“Alhamdulillah, sekarang ini kita ditopang dengan sektor swasta yang tumbuh. Perkebunan sawit sudah berjalan, plasma sudah ada. Artinya, ekonomi kita akan didongkrak dari sektor swasta untuk membantu perputaran ekonomi daerah,” ungkap Ibrahim Ali dengan nada optimis.
Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH)—misalnya, dari Rp 510 miliar menjadi Rp 169 miliar—menjadi pemicu Pemkab KTT untuk lebih mandiri dan mencari sumber-sumber pendapatan lain, memastikan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD tetap berjalan sesuai visi kepemimpinan daerah. (*/adv)
Penulis: Quartal
Editor: Quartal
