Senin, 27 Juli 2026 10:13 WITA

Dewan Bulungan dorong APBD untuk penguatan vokasi lokal berbasis industri, tidak hanya untuk gedung sekolah

APBD Bulungan 2025 Rp2,4 triliun Quartal.id
Bupati Bulungan Syarwani (kanan) danIlustrasi - Ketua DPRD Bulungan Riyanto (tengah) dan jajaran pimpinan DPRD, Bersama Bupati Bulungan Syarwani (kanan) memperlihatkan berita acara pengesahan Perda APBD Bulungan di Tanjung Selor. IST

Dewan Bulungan dorong APBD untuk penguatan vokasi lokal berbasis industri, tidak hanya untuk gedung sekolah

Senin, 27 Juli 2026 10:13 WITA

TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan meminta Pemerintah Kabupaten Bulungan mereorientasi pengalokasian anggaran sektor pendidikan agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, melainkan juga memprioritaskan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.

Langkah tersebut dinilai sangat mendesak seiring masifnya investasi skala besar yang masuk ke Kabupaten Bulungan. Momen seperti Bulungan Job Fair 2026 terbukti membuka ratusan peluang kerja, namun keterbatasan kompetensi serta ketersediaan sertifikasi keahlian kerap membuat tenaga kerja lokal belum terserap secara maksimal di berbagai perusahaan.

Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Riyanto, menegaskan bahwa Pemkab Bulungan harus bertindak cepat agar masuknya arus investasi tidak menjadikan masyarakat lokal sekadar penonton di daerahnya sendiri.

“Investasi yang masuk memang membuka banyak lapangan kerja. Namun, kompetensi tenaga kerja lokal masih sering tidak sinkron dengan kebutuhan industri sehingga masih terdapat pengangguran tersembunyi,” ujar Riyanto, Senin (26/7/2026).

Riyanto menambahkan, alokasi APBD pada sektor pendidikan perlu disinergikan dengan program peningkatan mutu sumber daya manusia melalui Balai Latihan Kerja (BLK), pelatihan kejuruan, hingga sertifikasi profesi yang diakui oleh dunia usaha dan industri.

“Pendidikan vokasi, pelatihan kejuruan, serta sertifikasi melalui BLK harus menjadi prioritas. Pelatihan berbasis kompetensi ini memberikan bekal yang jauh lebih relevan agar peluang tenaga kerja lokal untuk terserap perusahaan menjadi semakin besar,” tegasnya.

Selain mengandalkan APBD, DPRD Bulungan juga mengusulkan skema kolaborasi bersama dunia usaha melalui sinkronisasi program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Riyanto, alokasi CSR perusahaan harus diarahkan sejalan dengan program pemerintah daerah dalam mencetak tenaga kerja siap pakai.

“Kami berharap kerja sama anggaran dengan perusahaan melalui skema CSR dapat disinkronkan dengan program daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam mencetak tenaga kerja lokal yang siap bersaing,” pungkasnya.

Gayung bersambut, Bupati Bulungan Syarwani menyambut positif dorongan legislatif tersebut dan memastikan pemerintah daerah terus berkomitmen memacu kualitas SDM lokal agar masyarakat Bulungan merasakan dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi di daerah. (Advertorial)

Jelajahi lebih lanjut tentang topik ini