TANGERANG, QUARTAL.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menunjukkan komitmen mendukung program pengelolaan lingkungan berbasis ekosistem berkelanjutan, khususnya dalam mengoptimalkan potensi karbon biru (blue carbon) dari kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir.
Komitmen strategis tersebut dikawal langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Ir. H. Risdianto, S.Pi., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Bulungan dalam Rapat Koordinasi Penetapan Batas Proyek Karbon Biru Mangrove dan Penyusunan Dokumen Forest Reference Emission Level (FREL) di Tangerang, Rabu (8/4/2026).
Dalam forum nasional tersebut, Sekda didampingi oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, di antaranya Bappeda Litbang dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bulungan.
Rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini merupakan bagian krusial dari implementasi proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) Sub-Komponen 1.4.
Agenda ini difokuskan penuh pada pengembangan proyek ekonomi hijau berbasis lahan basah di sepanjang wilayah pesisir Kaltara.
Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut menitikberatkan pada penetapan batas wilayah proyek (project boundary) yang akurat di lapangan, serta akselerasi penyusunan dokumen FREL.
Dokumen ini nantinya akan menjadi standarisasi serta dasar validasi utama dalam penghitungan emisi karbon, sekaligus menentukan nilai kelayakan investasi karbon yang masuk ke daerah.
“Keikutsertaan Pemkab Bulungan dalam forum ini menjadi ruang diskusi strategis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi. Kita ingin memastikan bahwa arah kebijakan percepatan proyek karbon biru ini berjalan linier dengan sinkronisasi data lintas instansi di daerah,” ujar Sekda Risdianto di sela-sela kegiatan.
Selain memaparkan hasil survei lapangan mengenai batas-batas koordinat proyek, rakor ini juga melahirkan kesepahaman bersama mengenai pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Hasil dari koordinasi intensif ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan (stakeholders), serta menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan langkah taktis pemanfaatan potensi lingkungan hidup di Kabupaten Bulungan secara luas. (Advertorial)
