Jumat, 10 Juli 2026 21:37 WITA

Mustafah ajak pelaku usaha di Bulungan sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bulungan, Mustafah. IST

Mustafah ajak pelaku usaha di Bulungan sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Jumat, 10 Juli 2026 21:37 WITA

TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Mustafah, mengajak seluruh lapisan masyarakat dan para pelaku usaha di KAbupaten Bulungan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Momentum ini dinilai sangat krusial mengingat Kabupaten Bulungan tengah menjadi pusat perhatian ekonomi nasional dengan adanya proyek strategis daerah.

Mustafah menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus sepuluh tahunan ini akan menjadi fondasi fundamental sekaligus landasan utama (baseline data) dalam merumuskan kebijakan pembangunan makro ekonomi daerah.

Terlebih, Bulungan memiliki daya tarik tersendiri dengan adanya proyek raksasa Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning–Mangkupadi serta penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kehadiran KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi dan IKN memberikan proyeksi ekonomi yang luar biasa bagi Bulungan. Melalui instrumen SE2026 ini, kita bisa memotret secara nyata bagaimana struktur ekonomi daerah kita saat ini, dinamika dunia usaha termasuk UMKM, laju ekonomi digital, hingga implementasi ekonomi lingkungan,” ujar Mustafah.

Ia ini juga meminta para pelaku usaha, mulai dari sektor mikro hingga korporasi besar, agar menyambut baik para petugas sensus yang datang. Dirinya mengimbau agar masyarakat tidak perlu cemas atau ragu terkait keamanan data yang mereka berikan selama proses pendataan lapangan berlangsung.

“Masyarakat dan seluruh pelaku usaha tidak perlu ragu atau takut. Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan murni hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk hal lain,” tegas Mustafah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 661 petugas lapangan diterjunkan untuk menyisir entitas ekonomi di lima kabupaten dan kota se-Kaltara. Seluruh petugas tersebut dikontrak selama 2,5 bulan, terhitung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan membekali diri menggunakan identitas resmi saat mendatangi rumah warga atau tempat usaha.

Mustafah mengakui bahwa tantangan geografis di lapangan tidaklah mudah, terutama untuk wilayah pedalaman dan pelosok Bulungan yang memiliki akses transportasi sulit serta keterbatasan jaringan komunikasi atau blank spot. Selain itu, maraknya aktivitas perdagangan digital atau online yang tidak memiliki gerai fisik serta kompleksnya birokrasi di kawasan industri menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas.

“DPRD Bulungan mengapresiasi kerja keras BPS yang tetap berkomitmen menyisir seluruh wilayah, termasuk daerah tersulit sekalipun. Kami berharap koordinasi dan kolaborasi antar-elemen ekonomi terus diperkuat agar target penyediaan data ekonomi yang berkualitas, akurat, dan terpercaya bagi pembangunan daerah bisa terwujud seutuhnya,” punggung Mustafah. (Advertorial)

Jelajahi lebih lanjut tentang topik ini