BULUNGAN, QUARTAL.ID – Bupati Bulungan Syarwani menginstruksikan seluruh jajaran kepala perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengawal ketat proses Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025.

Langkah ini diambil memastikan transparansi dan kualitas tata kelola keuangan daerah di hadapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara). Syarwani menyebut audit interim ini sebagai fase krusial sebelum masuk ke tahap pemeriksaan terperinci.

“Saya mengharapkan peran aktif kita bersama. Pengelola kegiatan dan barang di setiap unit harus benar-benar menyiapkan laporan di satuannya masing-masing,” tegas Syarwani saat memimpin entry meeting di Kantor Bupati Bulungan, Selasa (10/2).

Dari sisi manajerial, Syarwani mengingatkan bahwa koordinasi internal menjadi kunci, mengingat linimasa pemeriksaan yang diprediksi melintasi hari raya Idulfitri. Ia mewajibkan pengelola kegiatan untuk siap memberikan keterangan tambahan secara langsung guna menghindari hambatan administratif.

Pemkab Bulungan pun memposisikan audit BPK ini sebagai sarana evaluasi untuk menyempurnakan performa fiskal daerah.

“Dukungan penuh kami berikan agar proses pemeriksaan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku demi perbaikan tata kelola keuangan ke depan,” pungkasnya. (*)

Sumber: DKIP Bulungan
Editor: Quartal.id