TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Gerbong mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali bergerak.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., secara resmi melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah janji jabatan bagi puluhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Fungsional di Tanjung Selor, Kamis (11/6/2026).
Pelantikan ini menjadi langkah strategis Pemprov Kaltara dalam melakukan penyegaran birokrasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Total terdapat 41 orang pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik dan dikukuhkan, yang mana sekitar 20 persen di antaranya tetap menduduki jabatan yang sama.
Selain itu, prosesi ini juga meresmikan pengangkatan bagi 23 orang pejabat fungsional.
Dalam wawancaranya, Gubernur Zainal menegaskan, penataan ini dipastikan berjalan objektif dan akuntabel. Terkait posisi-posisi yang belum terisi, ia memastikan proses seleksi terbuka (open bidding) akan segera digelar dalam waktu dekat.
“Melalui proses seleksi terbuka, pengisian jabatan tidak akan memakan waktu lama. Dalam waktu dekat akan segera kita buka kembali untuk posisi-posisi jabatan yang masih kosong,” ungkap Gubernur Zainal.
Gubernur minta seluruh pejabat yang baru dilantik langsung memacu kinerja, melayani masyarakat dengan cepat, serta membangun sinergi yang kuat antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini krusial agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara dapat berjalan dalam akselerasi yang lebih tinggi.
Salah satu sorotan utama Gubernur dalam pelantikan kali ini tertuju pada pembenahan sektor pendapatan daerah, khususnya bagi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara yang baru. Dengan kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tantangan penurunan pendapatan, Bapenda dituntut menjadi OPD yang paling vital dan harus segera berbenah total.
Gubernur menginstruksikan kepada Kepala Bapenda yang baru untuk segera mengambil langkah-langkah cepat dan taktis dalam memburu peluang pajak baru yang selama ini belum tergarap optimal.
Beberapa sektor yang menjadi target utama di antaranya adalah pajak alat berat, potensi sektor perindustrian, hingga penertiban kendaraan bermotor yang belum bernomor polisi KU (Kalimantan Utara).
“Saya menegaskan agar kendaraan bermotor yang masih menggunakan plat nomor luar daerah untuk segera melakukan proses mutasi menjadi plat KU (Kalimantan Utara). Ini target saya agar PAD kita bisa jauh lebih baik,” tegasnya.
Di tengah upaya optimalisasi pajak daerah, Gubernur Zainal membawa kabar optimis dari sektor kelautan, perikanan, dan komoditas ekspor. Berdasarkan hasil pertemuannya dengan Kepala Balai Karantina di Tarakan, grafik pendapatan dari sektor ini menunjukkan lompatan yang sangat signifikan.
Sebagai perbandingan, pendapatan melalui sektor karantina pada tahun 2024 berada di angka Rp 2,2 triliun. Angka ini melonjak tajam pada periode 2025 hingga pertengahan 2026. Tercatat, hingga bulan Juni 2026 saja, realisasi pendapatan dari sektor karantina sudah menyentuh Rp 3,3 triliun hanya dalam kurun waktu enam bulan.
“Kita bersyukur sektor perikanan dan kelautan ini sangat membantu mendongkrak serta memberikan dampak ekspor yang besar bagi ekonomi masyarakat. Dengan tren positif ini dan terbukanya peluang-peluang ekspor baru lainnya, saya optimis pendapatan di sektor ini mampu menembus angka lebih dari Rp 6 triliun hingga akhir tahun 2026,” demikian Gubernur Zainal. (Advertorial)
