TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat menyusun strategi taktis guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah (fiscal gap).
Dipimpin Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., Pemprov menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu (10/6/2026).
Rapat ini merupakan tindak lanjut konkret pasca-deklarasi dan kesepakatan bersama antara Gubernur Kaltara, DPRD, Pemerintah Kabupaten se-Kaltara, serta para pimpinan perusahaan sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang beroperasi Kaltara.
Fokus pertemuan ini adalah menginstruksikan seluruh dinas teknis pelayanan masyarakat—seperti Dinas PU, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, dan ESDM—untuk segera merumuskan program-program strategis yang tidak mampu ter-cover oleh APBD, agar bisa dialihkan pembiayaannya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sangat terbatas, dan semua pihak merasakan dampaknya.
Oleh karena itu, memaksimalkan peran serta perusahaan dalam membangun Kaltara melalui program CSR yang menyentuh langsung pelayanan masyarakat menjadi salah satu upaya nyata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup celah fiskal tersebut.
Salah satu hambatan utama belum maksimalnya penyerapan CSR selama ini adalah belum adanya wadah koordinasi yang solid, sehingga kontribusi perusahaan kerap tidak terdata dan tidak terekam dengan baik oleh pemerintah daerah.
Menindaklanjuti poin kelima dalam kesepakatan bersama, Dinas Sosial (Dinsos) diinstruksikan untuk melakukan percepatan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha atau Forum CSR.
Sembari forum tersebut dibentuk, Biro Pembangunan akan segera mengirimkan formulir bank data program kepada seluruh dinas teknis. Data kompilasi program dari dinas-dinas inilah yang nantinya akan dibawa langsung oleh Gubernur-Wakil Gubernur dalam agenda roadshow ke kabupaten/kota untuk disodorkan kepada pihak pengusaha.
Pemprov tidak menginginkan forum CSR ini nantinya hanya muncul saat momen seremonial seperti agustusan saja, melainkan harus diarahkan pada kegiatan yang sifatnya bisa langsung menyentuh pelayanan masyarakat dan pembangunan fisik yang berdampak panjang.
Dalam arahannya, Wagub Ingkong Ala memetakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar lintas sektor yang wajib diintervensi menggunakan dana CSR perusahaan. Pada sektor infrastruktur vital, Dinas PU diminta mengajukan perbaikan sejumlah jembatan krusial di wilayah Long Nawang yang menjadi penghubung antar-wilayah, karena hingga kini belum mendapatkan sentuhan optimalisasi baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
Sementara di sektor pertanian, Dinas Pertanian diminta berkoordinasi dengan perusahaan sawit untuk memanfaatkan dana CSR dalam pengadaan bibit bersertifikat. Langkah ini diambil sebagai upaya bersama untuk mengedukasi sekaligus melindungi petani di Bulungan, Malinau, KTT, dan Nunukan yang kerap terjebak membeli bibit kelapa sawit palsu atau tidak jelas legalitasnya di pasaran.
Tak hanya soal anggaran program, Wagub juga perlunya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari banyaknya unit alat berat di kawasan operasional perusahaan dan proyek investasi lainnya.
Pemprov menegaskan akan mengagendakan kunjungan dadakan (sidak) untuk menuntaskan masalah surat-menyurat unit kendaraan operasional ini karena kontribusi pajaknya sangat besar bagi kas daerah.
Selain pajak kendaraan, pengawasan ketat juga akan menyasar angkutan sawit yang kerap over kapasitas di lapangan. Pelanggaran tonase inilah yang dituding menjadi faktor utama cepat rusaknya fasilitas jalan umum di Kaltara. (Advertorial)
